Jaksa Agung ST Burhanuddin: Pesan Netralitas ASN Kejaksaan untuk Mempertahankan Independensi dalam Penegakan Hukum
Thabrani Al-Indragiri
TOPIKPUBLIK.COM - JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin: Pesan Netralitas ASN Kejaksaan untuk Mempertahankan Independensi dalam Penegakan Hukum, Mengantisipasi Pemilu Damai dengan Keterlibatan Jaksa Agung dan Aparatur Kejaksaan
Mendekati pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024, penting bagi kita untuk memilih pemimpin terbaik dengan menggunakan nurani dan pertimbangan matang. Setiap suara kita memiliki dampak besar bagi masa depan Indonesia, maka jangan sia-siakan kesempatan ini.
Dalam menjaga integritas dan independensi Institusi Kejaksaan, Jaksa Agung menegaskan sikap netralitasnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga marwah lembaga sebagai penegak hukum yang responsif terhadap segala persoalan terkait proses Pemilu.
Jaksa Agung mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan untuk turut serta menjaga kedamaian dan kesuksesan pelaksanaan Pemilu. Mereka diimbau untuk menggunakan hak pilihnya sesuai nurani masing-masing tanpa adanya arahan atau tekanan dari pihak manapun.
Selain itu, Jaksa Agung juga menekankan pentingnya pemanfaatan Posko Pemilu untuk membuat laporan yang cepat, tepat, dan akurat terkait kondisi di lapangan. Hal ini bertujuan agar pimpinan dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam menghadapi permasalahan yang muncul.
Dalam mengantisipasi ancaman dan gangguan terhadap proses Pemilu, Jaksa Agung telah menyiapkan prosedur dan langkah-langkah antisipasi. Jajaran Intelijen Kejaksaan juga dilibatkan dalam memetakan potensi kerawanan dan mengambil tindakan deteksi dini.
Melalui konsultasi yang disediakan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum), serta ekspose Restorative Justice, langkah-langkah preventif dan responsif terhadap segala potensi gangguan terhadap proses demokratisasi dijalankan dengan serius.
Dengan pemantauan yang efektif dan keterlibatan semua elemen Adhyaksa, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin bertambah, sehingga pelaksanaan Pemilu dapat berlangsung dengan damai, jujur, dan adil.
