25 Pejabat Eselon II di Pemkab Rohil Jalani Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi

TOPIKPUBLIK.COM - BAGANSIAPIAPI - Sebanyak 25 orang pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) mengikuti Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi, sebagai tindak lanjut dari persetujuan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI).

Pelaksanaan evaluasi ini mengacu pada Surat Bupati Rokan Hilir Nomor: 800.1.14.1/BKPSDM-PKA.UKOM/2025 tertanggal 23 April 2025. Dalam realisasinya, 2 pejabat mengikuti evaluasi kinerja, sementara 23 pejabat lainnya menjalani uji kompetensi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Rokan Hilir, Acil Siswanto, menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dimulai sejak 23 April 2025 dengan tahapan penulisan makalah, kemudian dilanjutkan dengan sesi wawancara pada Jumat dan Sabtu (25–26/4/2025).

"Saat ini proses evaluasi sedang berlangsung, dan ini merupakan realisasi dari persetujuan BKN RI," ujar Acil Siswanto kepada awak media di Bagansiapiapi.

Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, membenarkan adanya kegiatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan, serta Surat Edaran Menpan-RB Nomor 19 Tahun 2023.

"Evaluasi kinerja dan uji kompetensi ini sangat penting untuk memastikan bahwa aparatur yang menduduki jabatan tinggi memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas yang mumpuni," terang Jhony Charles.

Sementara itu, masyarakat Rohil turut menaruh harapan besar terhadap pelaksanaan evaluasi ini. Salah satu warga, M Saleh (56), berharap proses ini dilakukan secara adil dan transparan, sehingga pejabat yang lolos benar-benar memiliki rekam jejak bersih serta etika pemerintahan yang baik.

"Semoga hasilnya baik. Kita berharap pejabat Eselon II yang terpilih nanti bukan orang yang pernah bermasalah dengan hukum atau kerap dipanggil aparat penegak hukum," ujar M Saleh saat ditemui di sekitar lokasi evaluasi.

Beberapa warga lainnya bahkan mengusulkan agar ke depan diberikan ruang untuk uji publik, termasuk adanya masa sanggah serta kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan komentar dan masukan terhadap calon pejabat.

"Tak bisa dipungkiri, masih ada oknum pejabat yang punya rekam jejak buruk. Kita ingin kinerja pemerintahan ke depan lebih bersih, profesional, dan bebas dari masalah hukum," ungkap seorang sumber kepada media ini.

Evaluasi kinerja dan uji kompetensi ini melibatkan tim penguji independen dari perguruan tinggi terkemuka. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya strategis Pemkab Rohil untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta membangun birokrasi yang lebih efektif dan akuntabel di masa mendatang.