APKASI Bahas Isu Daerah, Bupati Kuansing Dorong Solusi Strategis

JAKARTA, TOPIKPUBLIK.COM – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) kembali menegaskan perannya sebagai motor penggerak sinergi antar daerah melalui Rapat Dewan Pengurus yang digelar di Jakarta, Senin (13/04/2026). Forum strategis ini membahas berbagai isu krusial yang tengah dihadapi pemerintah kabupaten, mulai dari percepatan pembangunan, kebijakan fiskal pusat-daerah, hingga tantangan tata kelola sumber daya dan kepegawaian.

Kegiatan yang dihadiri sekitar 35 anggota Dewan Pengurus APKASI dari berbagai kabupaten di Indonesia ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi nasional di tingkat daerah. Tidak hanya sebagai ruang diskusi, rapat ini juga berfungsi sebagai wadah menyatukan visi, menyelaraskan kebijakan, serta merumuskan langkah konkret dalam menjawab dinamika pembangunan yang semakin kompleks.

Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, menilai forum APKASI memiliki nilai strategis dalam mempercepat kemajuan daerah, khususnya dalam memperjuangkan kepentingan kabupaten di tingkat nasional. Ia menegaskan bahwa sinergi antar kepala daerah menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang tidak bisa diselesaikan secara parsial.

“Rapat Dewan Pengurus APKASI ini sangat penting sebagai wadah untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mempercepat pembangunan daerah, sekaligus memperkuat posisi tawar pemerintah kabupaten di hadapan pemerintah pusat,” ujarnya.

Menurut Suhardiman, sejumlah persoalan mendasar masih menjadi pekerjaan rumah bersama bagi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia. Di antaranya adalah alokasi dana transfer dari pusat ke daerah yang dinilai belum sepenuhnya proporsional, kebijakan belanja pegawai sebesar 30 persen yang berdampak pada ruang fiskal daerah, serta persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang hingga kini masih membutuhkan solusi komprehensif dan berkeadilan.

Ia menambahkan, melalui forum APKASI diharapkan lahir gagasan-gagasan konstruktif yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan mampu diperjuangkan secara kolektif kepada para pemangku kepentingan di tingkat pusat.

“Kita berharap dari rapat ini lahir pemikiran yang bernas, solusi konkret, dan langkah strategis yang dapat diperjuangkan bersama demi kepentingan daerah,” tegasnya.

Soroti Infrastruktur dan Keadilan Fiskal Daerah

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Suhardiman juga menyampaikan sejumlah isu spesifik yang dihadapi Kabupaten Kuantan Singingi sebagai daerah penghasil sumber daya alam. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengelolaan jembatan timbang di Logas yang diharapkan dapat diserahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, langkah ini penting sebagai upaya pengendalian kendaraan over dimension over load (ODOL) yang selama ini menjadi penyebab utama kerusakan infrastruktur jalan di daerah. Jika pengelolaan dapat dilakukan oleh daerah, maka pengawasan dinilai akan lebih efektif dan responsif terhadap kondisi di lapangan.

Selain itu, ia juga menyoroti masih minimnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor kelapa sawit yang diterima oleh daerah penghasil. Padahal, kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional sangat besar, sementara dampak lingkungan dan sosialnya justru lebih banyak dirasakan oleh daerah.

“Ini menjadi perhatian serius. Daerah penghasil seharusnya mendapatkan porsi yang lebih adil agar pembangunan bisa berjalan seimbang dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dorong Partisipasi Gotong Royong dari Sektor Sawit

Sebagai bentuk inovasi kebijakan daerah, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi juga merancang skema partisipatif berbasis gotong royong melalui kontribusi sektor sawit sebesar Rp20 per kilogram. Skema ini diharapkan mampu menjadi solusi alternatif dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah, khususnya infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

Langkah tersebut mencerminkan semangat kemandirian daerah sekaligus upaya menghadirkan model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan melibatkan peran aktif pelaku usaha.

“Kami berharap melalui APKASI, aspirasi daerah ini dapat menjadi perhatian dan dipertimbangkan oleh Bapak Presiden, sehingga kebijakan yang lahir benar-benar mencerminkan keadilan bagi seluruh daerah,” kata Suhardiman, merujuk pada Presiden Prabowo Subianto.

Perkuat Sinergi Daerah dan Pusat

Rapat Dewan Pengurus APKASI ini menjadi bukti bahwa pemerintah kabupaten terus berupaya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam membangun Indonesia dari daerah. Kolaborasi yang erat, komunikasi yang terbuka, serta keberanian menyuarakan aspirasi menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Kuantan Singingi turut didampingi oleh Asisten I Setda Kuansing dr. Fahdiansyah, Sp.OG, Kepala Dinas PUPR Ade Fahrer Arif, serta Sekretaris Dinas Kominfo Hevi H. Antoni.

Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, APKASI diharapkan terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan daerah, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.