DPRD Pekanbaru Gelar Paripurna dan Sampaikan Keputusan Rekomendasi terhadap LKPJ Pemko Pekanbaru Tahun 2023

#ADVETORIAL #TOPIKPUBLIK.COM #DPRD #KOTAPEKANBARU

DPRD Pekanbaru Gelar Paripurna dan Sampaikan Keputusan Rekomendasi terhadap LKPJ Pemko Pekanbaru Tahun 2023
DPRD Pekanbaru Gelar Paripurna dan Sampaikan Keputusan Rekomendasi terhadap LKPJ Pemko Pekanbaru Tahun 2023

TOPIKPUBLIK.COM - PEKANBARU - DPRD Pekanbaru Gelar Paripurna dan Sampaikan Keputusan Rekomendasi terhadap LKPJ Pemko Pekanbaru Tahun 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna untuk menyampaikan keputusan resmi mengenai rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tahun 2023. Rapat ini berlangsung pada Senin (10/06/2024), dan menjadi bagian dari proses evaluasi serta pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap kinerja yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023.

Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, Wakil Ketua DPRD Ginda Burnama, serta anggota DPRD lainnya seperti Tengku Azwendi dan Nofrizal. Selain itu, turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru Indra Pomi Nasution, para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan camat se-Kota Pekanbaru.

Dalam kesempatan itu, Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, memberikan tanggapan terkait beberapa rekomendasi yang diajukan oleh DPRD. Ia menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan oleh DPRD sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah.

Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi DPRD

Risnandar Mahiwa mengungkapkan bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurutnya, proses ini merupakan kegiatan rutin yang menjadi tanggung jawab DPRD dalam rangka memastikan pertanggungjawaban Pemerintah Kota Pekanbaru atas kinerjanya di tahun sebelumnya.

“Rekomendasi-rekomendasi ini akan kita tindak lanjuti. Semua ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan sesuai dengan aturan dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Risnandar. 

Dia juga menambahkan bahwa akuntabilitas dalam pemerintahan sangat penting dan harus disampaikan dengan jelas kepada publik. “Proses ini sudah dibahas secara mendalam, dan kami telah melakukan perbaikan terhadap beberapa aspek yang memerlukan koreksi. Hari ini, kami akhirnya dapat menyelesaikan rangkaian evaluasi tersebut,” katanya.

Rekomendasi DPRD Terkait LKPJ Pemko Pekanbaru

Beberapa rekomendasi penting yang disampaikan DPRD terkait LKPJ Pemko Pekanbaru mencakup isu-isu krusial, seperti perbaikan infrastruktur jalan, masalah jalan rusak akibat galian PDAM dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta kebutuhan peningkatan sistem transportasi yang terintegrasi di kota. 

DPRD juga menyoroti perlunya pengembangan infrastruktur perkotaan yang lebih memadai, serta penyediaan sarana transportasi yang lebih terorganisir untuk mendukung mobilitas masyarakat Pekanbaru. Rekomendasi tersebut mencakup usulan untuk pembangunan dan perbaikan jalan, termasuk pemeliharaan jalan yang sudah rusak.

Selain itu, ada perhatian serius terhadap program rumah layak huni, dengan DPRD menilai bahwa rumah yang terdaftar dalam program ini belum sepenuhnya dihuni oleh pemilik yang sesuai. DPRD juga mencatat bahwa kawasan yang terintegrasi dengan rumah layak huni masih belum tersedia dengan baik, dan perlu dilakukan pembenahan lebih lanjut untuk memastikan akses yang lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ketidaksinkronan Anggaran dalam LKPJ dan APBD 2023

Salah satu temuan penting yang diungkapkan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pekanbaru adalah ketidaksinkronan antara pagu anggaran yang tercantum dalam LKPJ Pemko Pekanbaru dan anggaran yang telah disahkan dalam APBD tahun 2023. Hal ini menjadi catatan kritis yang harus diperbaiki agar anggaran yang ada sesuai dengan program yang dilaksanakan oleh Pemko Pekanbaru.

Dengan demikian, Rapat Paripurna DPRD Pekanbaru mengenai LKPJ 2023 menjadi salah satu momen penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota Pekanbaru di hadapan masyarakat. DPRD mengingatkan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan harus mempertimbangkan masukan dan rekomendasi yang konstruktif demi kemajuan dan kesejahteraan Kota Pekanbaru ke depan.

#Thab411