APINDO Bahas Strategi Dongkrak Ekonomi Sumut

TOPIKPUBLIK.COM - MEDAN — Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Sumatera Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema "Tantangan dan Hambatan Serta Strategi Meningkatkan Ekonomi Sumatera Utara", Selasa (24/6), bertempat di Theater Room DPP APINDO Sumut, Gedung Jati Junction Lantai 25, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan Timur. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk komitmen untuk menggali secara mendalam akar persoalan yang dihadapi kalangan pengusaha di daerah serta menyusun strategi efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

FGD yang menghadirkan para pemangku kepentingan strategis dari berbagai sektor ini menjadi forum penting bagi APINDO dalam menyerap aspirasi dan masukan konkret dari pelaku usaha. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua DPP APINDO Sumut, Ng Pin Pin, dalam sambutannya.

"Forum ini merupakan inisiatif penting, bahkan menjadi FGD perdana yang digagas langsung oleh Kapolda Sumut, dan disambut antusias oleh DPP APINDO. Melalui forum ini, kami ingin mengidentifikasi langsung berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari rumitnya proses perizinan, tumpang tindih regulasi, isu premanisme, hingga tingginya biaya logistik yang berdampak signifikan terhadap kelangsungan bisnis," ungkap Ng Pin Pin.

Hadir sebagai narasumber kunci dalam diskusi ini antara lain Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut, Iman Gunadi, M.Sc, Ph.D; Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) Medan, Muhardi Akbar; Pelaku Usaha Ir. Sugianto Makmur; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumut, Dr. H. Faisal Arif Nasution, S.Sos, M.Si; Akademisi USU, Dr. Arif Rahman, S.E., M.Ec.Dev; serta Kanit III Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Poldasu, AKP Dr. Rismanto J. Purba, S.H., M.H., M.Kn.

Dalam paparannya, Iman Gunadi dari BI Sumut menjelaskan bahwa dinamika perekonomian global saat ini cenderung fluktuatif. Meski ada peredaan ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, eskalasi konflik di Timur Tengah masih menjadi faktor yang menekan biaya logistik global, termasuk di Sumatera.

"Sumatera yang ekonominya sangat tergantung pada sektor komoditas harus waspada terhadap lonjakan ongkos akibat geopolitik global. Meski inflasi Sumut masih terkendali hingga Mei, tekanan biaya tetap berdampak pada dunia usaha," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMPTSP Sumut, Dr. Faisal Arif Nasution menegaskan bahwa Pemprov Sumut terus mendorong iklim investasi yang kondusif. "Target investasi Sumut tahun ini sebesar Rp53 triliun, dan pada triwulan I sudah tercapai Rp17,4 triliun. Optimisme kami didukung keberadaan kawasan-kawasan strategis seperti KEK, KIM, dan destinasi wisata unggulan yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional," tegasnya.

Permasalahan utama yang dikeluhkan pelaku usaha terkait perizinan juga diungkapkan dalam diskusi. Banyak kendala muncul karena ketidaklengkapan dokumen, yang sering kali memaksa pengusaha menggunakan jasa konsultan. APINDO menilai pentingnya kanal seperti FGD ini untuk menginventarisasi kendala dan mempercepat penyelesaian birokrasi.

Ir. Sugianto Makmur, mewakili suara pelaku usaha, menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi pengusaha yang makin tertekan.

"Kita terlalu fokus pada angka inflasi, padahal kenyataannya omzet pengusaha turun drastis. Dunia usaha Sumut terlalu bertumpu pada komoditas seperti CPO, karet, dan kertas. Sementara usaha kecil dan sektor komplementer terus terpukul. Kami para pengusaha sedang terluka. Kami minta, tolong jangan ganggu kami," ujarnya dengan nada emosional.

Dari sisi akademik, Dr. Arif Rahman dari Universitas Sumatera Utara merekomendasikan tiga langkah strategis untuk memperkuat ekonomi daerah. Pertama, memperbaiki kualitas dan pemerataan SDM agar sesuai kebutuhan dunia usaha. Kedua, membangun pusat inovasi berbasis komoditas unggulan Sumut. Ketiga, menciptakan forum inovasi lintas sektor antara dunia kampus, asosiasi pengusaha, dan pemerintah daerah.

Kepala BPTN Medan, Muhardi Akbar, menjabarkan tugas pokok BPTN berdasarkan Permendag No. 55 Tahun 2022, antara lain pengawasan impor di luar kawasan pabean, distribusi barang strategis, penyimpanan barang pokok, serta kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri.

Sebagai penutup, AKP Dr. Rismanto J. Purba dari Ditreskrimsus Polda Sumut menegaskan bahwa institusi kepolisian siap menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan dunia usaha di Sumut.

"Tugas kami adalah menjamin keamanan agar iklim investasi tetap kondusif. Penegakan hukum bukan semata untuk memenjarakan, melainkan menciptakan rasa aman. Ketika kamtibmas terjaga, ekonomi akan tumbuh, dan masyarakat Sumut akan sejahtera," pungkasnya.

FGD ini menandai langkah nyata APINDO dalam memperkuat kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, akademisi, dan aparat penegak hukum demi menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Sumatera Utara.