BPS Riau Rilis Data Kemiskinan, Pemprov Tegaskan Komitmen Pemerataan
Pemprov Riau tegaskan pentingnya data statistik BPS sebagai dasar kebijakan pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan pengeluaran. Indryani: data bukan seremonial, tapi panduan pembangunan.
Thabrani Al-Indragiri
TOPIKPUBLIK.COM – PEKANBARU – Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Tengku Indryani Novitalia, menegaskan pentingnya data statistik pembangunan Riau yang akurat dan mutakhir sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan daerah yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. Pernyataan tersebut disampaikan Indryani saat menghadiri agenda rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Jumat (25/7/2025) di Pekanbaru.
Menurut Indryani, sebagai salah satu provinsi yang kaya akan potensi sumber daya alam dan memiliki kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, Provinsi Riau juga menghadapi tantangan serius, terutama terkait ketimpangan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Rilis statistik yang disampaikan BPS setiap bulan bukanlah sekadar kegiatan seremonial. Informasi yang terkandung dalam data tersebut harus sampai ke tangan para pembuat kebijakan, agar bisa segera ditindaklanjuti secara terukur. Oleh karena itu, kehadiran pejabat teknis, pengambil keputusan, dan para pemangku kepentingan sangat penting dalam setiap rilis data BPS,” tegas Indryani.
Dalam kesempatan tersebut, BPS Provinsi Riau merilis dua indikator makro strategis, yaitu Profil Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Riau Keadaan Maret 2025. Kedua indikator ini menjadi barometer utama dalam mengukur efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial ekonomi di wilayah Riau.
Indryani memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau selama ini telah menjalankan serangkaian program prioritas untuk menurunkan angka kemiskinan. Beberapa di antaranya mencakup alokasi anggaran yang difokuskan pada program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta penguatan infrastruktur dasar berupa bantuan keuangan khusus rumah layak huni.
“Kami juga menyalurkan bantuan sosial secara langsung kepada masyarakat dalam kategori miskin ekstrem, baik dalam bentuk bantuan tunai maupun non-tunai. Ini adalah langkah nyata dan strategis dari pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat rentan di Riau,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Pemprov Riau turut mendorong pengembangan ekonomi berbasis desa melalui dukungan terhadap kelompok usaha bersama (KUBE) dan kemitraan kolaboratif dengan sektor swasta serta pemerintah kabupaten/kota. Upaya ini merupakan bagian dari pendekatan multi-sektoral yang menyasar akar persoalan kemiskinan struktural di wilayah Riau.
“Kita berharap, dengan kerja sama lintas sektor dan penggunaan data yang valid, angka kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di Provinsi Riau dapat terus ditekan. Dengan demikian, dampak pembangunan akan dirasakan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutup Indryani dalam sambutannya.
Acara rilis statistik oleh BPS ini menandai terjalinnya sinergi strategis antara lembaga penyedia data dan pemangku kebijakan di tingkat daerah. Kolaborasi semacam ini sangat krusial dalam menciptakan kebijakan pembangunan yang berbasis bukti (evidence-based policy) dan berpihak pada kepentingan rakyat, terutama dalam mendorong transformasi sosial ekonomi Riau yang berkeadilan.
