Wako Agung Nugroho Mulai Berkantor Keliling di 15 Kecamatan Pekanbaru

PEKANBARU, JAGOK.CO – Komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga ke tingkat paling bawah kembali ditegaskan langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM. Dalam upaya memastikan program pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan masyarakat, Wali Kota Agung mulai menerapkan pola kerja turun langsung ke wilayah kecamatan dengan menggelar rapat koordinasi di Kantor Kecamatan Marpoyan Damai, Jalan Arifin Ahmad, Selasa (19/5/2026) siang.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi penguatan tata kelola pemerintahan berbasis wilayah yang tengah digencarkan Pemerintah Kota Pekanbaru. Tidak sekadar melakukan rapat formal, kehadiran langsung orang nomor satu di Kota Bertuah tersebut juga menjadi bentuk pengawasan, evaluasi, sekaligus percepatan penyelesaian berbagai persoalan masyarakat yang selama ini muncul di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Wali Kota Agung Nugroho mengumpulkan seluruh camat se-Kota Pekanbaru bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pertemuan itu membahas berbagai isu strategis dan persoalan krusial yang saat ini menjadi perhatian masyarakat, mulai dari pelayanan administrasi pemerintahan, kebersihan lingkungan, penanganan sampah, hingga sinkronisasi program lintas OPD di masing-masing wilayah.

Agung menegaskan, pelayanan pemerintah harus memiliki standar yang sama di seluruh kecamatan. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, responsif, profesional, dan tanpa diskriminasi, di mana pun mereka tinggal di Kota Pekanbaru.

“Kami membahas tentang pelayanan di tingkat kecamatan. Sehingga 15 kecamatan ini betul-betul standarnya harus sama,” kata Wali Kota Agung Nugroho usai memimpin rapat koordinasi tersebut.

Ia menilai, kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, seluruh aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dituntut bekerja lebih maksimal, responsif, serta mampu menyelesaikan persoalan warga secara cepat dan tepat.

Tidak hanya fokus pada pelayanan administrasi, dalam rapat tersebut Wali Kota Agung juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan kebersihan kota dan penanganan sampah yang selama ini menjadi tantangan besar di sejumlah wilayah Pekanbaru. Ia menegaskan bahwa camat harus memiliki tanggung jawab penuh terhadap kondisi kebersihan di wilayah masing-masing.

Menurut Agung, persoalan sampah bukan semata tanggung jawab dinas terkait, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen pemerintahan hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Dengan pola koordinasi lintas OPD yang lebih terintegrasi, ia berharap penanganan sampah dan kebersihan lingkungan dapat berjalan lebih efektif.

“Kami juga evaluasi program-program yang ada. Mana yang baik kita pertahankan dan promosikan. Kita juga rapat dengan lintas OPD, sekarang semua kewenangan di tingkat kecamatan sesuai wilayah masing-masing,” jelasnya.

Lebih jauh, kebijakan Wali Kota Pekanbaru untuk berkantor langsung di kecamatan dinilai menjadi pendekatan baru yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan turun langsung ke lapangan, pemerintah dapat melihat kondisi riil yang terjadi di setiap wilayah sekaligus mempercepat pengambilan keputusan terhadap persoalan yang dihadapi warga.

Program berkantor keliling ini juga menjadi simbol penguatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemko Pekanbaru. Pemerintah tidak lagi hanya menunggu laporan di kantor pusat pemerintahan, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat untuk memastikan pelayanan publik berjalan maksimal.

Wali Kota Agung menyebutkan bahwa program tersebut akan dilakukan secara rutin dan bergilir di seluruh kecamatan di Kota Pekanbaru. Setiap bulan, dirinya bersama jajaran OPD akan turun langsung ke wilayah berbeda guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan dan program pembangunan daerah.

“Kita akan gilir 15 kecamatan setiap bulannya. Mulai dari Kecamatan Marpoyan Damai hari ini,” pungkasnya.

Langkah ini mendapat perhatian positif karena dinilai mampu memperkuat koordinasi antarinstansi sekaligus mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Dengan pola kerja jemput bola tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih merata, meningkatkan efektivitas program pembangunan, serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat di tingkat bawah.